JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kabar Gibran ajukan pengunduran diri itu dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia menjelaskan, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam.
Menurut Prasetyo, dalam pembicaraan tersebut Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikannya.
“Di antara pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prabowo Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Gibran
Lebih lanjut, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Ia menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut. Sebaliknya, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepada wakil presidennya.
Dengan demikian, pertemuan itu tidak hanya membahas niat pengunduran diri. Keduanya juga membicarakan langkah yang dapat ditempuh Gibran untuk menghadapi persoalan hukum yang sedang berkembang.
Prasetyo menyebut Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran Diminta Tetap Berjuang Membuktikan Dokumen Pendidikan
Setelah pertemuan tersebut, Gibran turut memberikan penjelasan kepada awak media. Ia mengatakan Prabowo memberikan saran agar dirinya tetap memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Gibran menyebut akan menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas kemungkinan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Menurut Gibran, dirinya menghormati kritik, apresiasi, dan saran masyarakat. Ia juga tidak ingin persoalan yang berkembang berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat menyampaikan niat untuk mundur, Gibran masih ingin memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
Polemik Ijazah dan Tekanan Politik Jadi Latar Belakang
Niat pengunduran diri Gibran muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi bagian dari polemik tersebut. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa perkara yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran.
Di sisi lain, sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Situasi ini membuat polemik dokumen pendidikan Gibran tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berkembang menjadi isu politik nasional.
Karena itu, pernyataan niat mundur kepada Prabowo langsung menarik perhatian publik. Terlebih, posisi Gibran sebagai Wakil Presiden membuat setiap perkembangan terkait persoalan tersebut memiliki konsekuensi politik dan ketatanegaraan.
Belum Berarti Gibran Resmi Berhenti sebagai Wakil Presiden
Meski telah menyampaikan niat pengunduran diri, hal itu tidak otomatis berarti Gibran sudah resmi melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Pernyataan yang disampaikan Mensesneg sejauh ini menjelaskan adanya niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden. Belum ada keterangan mengenai penyelesaian seluruh tahapan formal pengunduran diri maupun pengumuman resmi bahwa jabatan tersebut telah ditinggalkan.
Oleh sebab itu, publik perlu membedakan antara penyampaian niat mundur dan pengunduran diri yang telah berlaku secara resmi.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah Gibran, pemerintah, serta mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Sementara itu, polemik dokumen pendidikan dan proses hukum yang menyertainya masih menjadi perhatian masyarakat
About the Author
